Menu Tutup

Peserta Karnaval SCTV di Purworejo, Keluhkan Minimnya Akomodasi, Orang Tua Tanggung Biaya Transportasi Sendiri

Spread the love

WASP76NEWS.COM|| PURWOREJO – Pelaksanaan Karnaval SCTV yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Purworejo pada 7–8 November 2026 menuai keluhan dari salah satu wali siswa berinisial S. Keluhan tersebut berkaitan dengan minimnya dukungan akomodasi bagi siswa yang mendapat tugas tampil sebagai perwakilan sekolah dalam kegiatan tersebut.

S mengungkapkan, keikutsertaan anaknya dalam kegiatan tersebut pada dasarnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Namun, di balik kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara berskala besar itu, terdapat sejumlah kebutuhan operasional yang menurutnya masih harus ditanggung secara mandiri oleh orang tua.

Ia menjelaskan, anaknya merupakan satu dari enam siswa yang ditunjuk sekolah untuk tampil dalam Karnaval SCTV. Penunjukan tersebut, menurut informasi yang diterimanya, merupakan tindak lanjut surat dari dinas kepada pihak sekolah untuk mengirimkan perwakilan peserta didik.

Persoalan yang menjadi perhatian S adalah kebutuhan transportasi selama persiapan hingga hari pelaksanaan. Para siswa diketahui menjalani latihan selama tiga hari. Dalam proses tersebut, orang tua harus menyediakan kendaraan pribadi sekaligus menanggung biaya bahan bakar untuk mengantar dan menjemput anak.

“Untuk harapan saya pribadi, anak sudah bisa berpartisipasi sebenarnya sudah merasa bangga juga. Namun, untuk akomodasi sebenarnya kita juga membutuhkan. Karena selama latihan tiga hari, kita membutuhkan bensin untuk mengantar dan menjemput anak ke sana kemari,” ungkap S saat dikonfirmasi pada Sabtu (07/11/2026).

Beban tersebut tidak berhenti pada masa latihan. Pada hari pelaksanaan, orang tua juga harus mengantarkan anak masing-masing menggunakan kendaraan pribadi karena tidak tersedia fasilitas transportasi dari sekolah yang diketahui oleh pihaknya.

“Bahkan, pada hari gladi bersih, siswa diminta berangkat secara khusus dari rumah. Sementara pada Rabu dan Kamis, para siswa terlebih dahulu mengikuti satu hingga dua mata pelajaran di sekolah sebelum berangkat mengikuti latihan,” ungkap S.

Kondisi itu membuat orang tua harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Bagi orang tua yang bekerja, situasi tersebut juga menuntut mereka menyesuaikan pekerjaan demi memastikan anak dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

“Apalagi kayak saya yang harus meninggalkan pekerjaan. Seharusnya orang tua bekerja dan mendapatkan penghasilan, tetapi harus mendampingi anaknya untuk ikut acara ini. Ya, sebagai orang tua, kami hanya bisa mendukung anak untuk berpartisipasi,” tuturnya.

Selain persoalan transportasi, S juga menyoroti belum jelasnya dukungan uang saku atau pengganti biaya bagi siswa yang terlibat. Ia mengaku memperoleh informasi dari anaknya bahwa terdapat peserta dari sekolah lain yang menerima uang sebesar Rp30 ribu per siswa serta mendapatkan konsumsi berupa nasi kotak.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti sekolah mana yang memberikan uang tersebut maupun apakah pemberian itu berasal dari pihak sekolah, dinas, atau penyelenggara kegiatan.

“Katanya ada yang diberi uang Rp30 ribu per siswa. Itu sekolah mana saya juga kurang tahu. Ada juga yang pulangnya diberi makan berupa nasi kotak,” jelasnya.

S menegaskan, dirinya tidak bermaksud mempermasalahkan keikutsertaan anak dalam kegiatan tersebut ataupun menuntut nominal uang tertentu. Ia justru mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk tampil dan menjadi bagian dari acara tersebut.

Meski demikian, menurutnya, sudah semestinya penyelenggara memberikan perhatian terhadap kebutuhan peserta, terutama siswa yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti latihan hingga pelaksanaan acara.

“Kalau memang semua pihak berpartisipasi dalam kegiatan ini, seharusnya ada juga perhatian untuk akomodasi. Tidak perlu menyebutkan nominal tertentu, tetapi setidaknya ada pengganti lelah bagi murid-murid yang tampil. Bisa berupa bentuk apresiasi atau cendera mata, bukan semata-mata ongkos,” harapnya.

Ia juga berharap penyelenggaraan kegiatan serupa ke depan dapat dipersiapkan secara lebih matang, khususnya menyangkut koordinasi, fasilitas pendukung, dan pemenuhan kebutuhan peserta dari sekolah.

Menurut S, partisipasi siswa dalam kegiatan besar seperti Karnaval SCTV semestinya menjadi pengalaman membanggakan sekaligus memberikan kesan positif bagi anak-anak. Karena itu, perhatian terhadap kebutuhan siswa dan orang tua dinilai penting agar semangat mereka tidak justru terbebani oleh persoalan biaya dan akomodasi.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Purworejo Bangun Erlangga Ibrahim melalui Kabid Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Neira Anjar Pujisusilo menjelaskan konsep kerja sama tersebut.

Menurut Neira, penyelenggaraan diinisiasi pimpinan daerah melalui komunikasi dengan pihak SCTV dengan skema barter. Pemda menyediakan lokasi dan dukungan penyelenggaraan, sedangkan SCTV bertanggung jawab atas produksi dan pertunjukan.

“Pemerintah daerah menyediakan lokasi dan dukungan yang diperlukan, sedangkan SCTV menyediakan produksi dan pertunjukannya, termasuk biaya artis,” kata Neira, Selasa (20/10/2026).

Dalam pembagian tugas, Pemkab menyiapkan lokasi, akomodasi, dukungan pengamanan, dan fasilitasi perizinan. Sementara kebutuhan panggung, perlengkapan acara, artis dan kru ditanggung SCTV.

“Alokasi Rp300 juta dari anggaran perubahan diperuntukkan bagi akomodasi dan konsumsi. Kebutuhan akomodasi meliputi tempat menginap artis dan kru yang datang beberapa hari sebelum acara untuk pemasangan perlengkapan dan penataan produksi. Anggaran konsumsi termasuk untuk personel pengamanan,” jelas Neira.

“Dukungan OPD lain berjalan sesuai tupoksi. Dinas Kesehatan menyiapkan ambulans, Satpol PP dan Damkar membantu perizinan dan personel, serta kepolisian untuk pengamanan,” imbuhnya.

Neira menegaskan Rp300 juta tersebut bukan untuk keseluruhan produksi, melainkan komponen akomodasi dan konsumsi. Rincian realisasi, jumlah personel, dan dokumen kerja sama diperlukan untuk gambaran menyeluruh penggunaan anggaran publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *