WASP76NEWS.COM|| SURABAYA — Deretan keluhan terkait TK Seroja kini menuntut perhatian serius. Dugaan pemotongan tabungan siswa tanpa persetujuan orang tua, pertanyaan mengenai realisasi dana BOP, kabar pembayaran honor guru secara bertahap, hingga kondisi fasilitas sekolah menjadi rangkaian persoalan yang harus dijawab dengan fakta, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Uang anak bukan ruang abu-abu! Jika benar terdapat pemotongan tabungan siswa tanpa persetujuan orang tua, pihak sekolah wajib menjelaskan dasar kebijakan, jumlah dana, catatan transaksi, dan bukti persetujuan yang dimiliki. Jika informasi tersebut tidak benar, klarifikasi resmi juga diperlukan. Tidak boleh ada kesimpulan sebelum bukti diperiksa, tetapi pertanyaan orang tua juga tidak patut diabaikan.
Kepercayaan orang tua kepada sekolah dibangun melalui keterbukaan. Catatan tabungan harus dapat dicocokkan, transaksi harus dapat dijelaskan, dan setiap perbedaan informasi perlu diselesaikan melalui mekanisme yang jelas. Ketika uang siswa dipersoalkan, transparansi bukan pilihan tambahan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban.
Dana BOP juga tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Pertanyaan mengenai penggunaan anggaran untuk fasilitas toilet perlu dijawab dengan dokumen perencanaan, realisasi belanja, bukti pembayaran, dan pemeriksaan kondisi fisik. Apakah pelaksanaan sesuai rencana? Apakah fasilitas tersedia sebagaimana mestinya? Semua itu harus dibuktikan melalui verifikasi yang objektif.
Informasi mengenai toilet di belakang bangunan sekolah, termasuk laporan tentang keberadaan anjing di area tersebut, juga perlu diperiksa langsung. Aspek kebersihan, keamanan, dan kelayakan fasilitas harus menjadi perhatian. Jangan sampai persoalan lingkungan sekolah luput dari evaluasi hanya karena belum ada pemeriksaan yang memadai.
Bagaimana dengan honor guru? Kabar pembayaran yang disebut dilakukan secara bertahap harus diklarifikasi. Apakah mekanisme itu telah disepakati, apakah terjadi keterlambatan, dan apakah ada kewajiban pembayaran yang belum dituntaskan? Guru berhak memperoleh kejelasan mengenai haknya, sementara pihak sekolah berhak menjelaskan kondisi sebenarnya berdasarkan dokumen.
Jika memang terdapat persoalan pembayaran, penyelesaiannya harus memiliki dasar dan jadwal yang jelas. Jangan biarkan tenaga pendidik berada dalam ketidakpastian. Namun, apabila pembayaran telah sesuai kesepakatan dan aturan, bukti serta penjelasan resmi perlu disampaikan agar persoalan tidak berkembang berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
Sorotan lain mengarah pada kegiatan perlombaan yang disebut-sebut banyak diikuti siswa. Pihak sekolah perlu menjelaskan apakah keikutsertaan tersebut bersifat sukarela atau diwajibkan, apakah ada biaya tambahan, dan bagaimana kegiatan dirancang sesuai tahap perkembangan anak usia dini. Pendidikan tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari manfaat dan kesesuaiannya bagi peserta didik.
Nama “Bu Ani” turut disebut dalam keluhan terkait perlombaan dan kunjungan ke rumah orang tua untuk menagih SPP. Kedudukan, peran, dan kewenangan yang bersangkutan perlu diperjelas. Apakah kunjungan tersebut merupakan prosedur resmi sekolah? Bagaimana penagihan dilakukan? Klarifikasi harus diberikan tanpa menghakimi seseorang sebelum fakta terungkap.
Mekanisme pembayaran SPP wajib dijelaskan secara transparan kepada orang tua. Informasi mengenai jumlah kewajiban, tenggat pembayaran, saluran pembayaran resmi, dan bukti transaksi harus mudah dipahami. Dengan prosedur yang jelas, potensi kesalahpahaman dapat dicegah dan kepercayaan antara keluarga dengan pihak sekolah dapat dijaga.
Kini pertanyaan keras mengarah kepada jajaran pengawas Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Apakah berbagai keluhan tersebut telah diterima? Jika sudah, apakah pemeriksaan dilakukan? Publik perlu mengetahui mekanisme tindak lanjutnya, bukan sekadar mendengar bahwa pengawasan telah berjalan tanpa penjelasan mengenai proses dan hasilnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, S.Si., M.M., perlu memberikan penjelasan yang konkret. Langkah apa yang telah dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana, fasilitas, layanan pendidikan, dan pemenuhan hak guru berjalan sesuai ketentuan? Jika belum dilakukan pemeriksaan, apakah akan ada verifikasi langsung berdasarkan laporan yang tersedia?
Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada berkas administrasi. Jika persoalan memerlukan pemeriksaan lapangan, petugas perlu mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata, meminta keterangan pengelola, mendengar orang tua, dan memberikan ruang kepada guru untuk menyampaikan informasi. Hanya dengan cara itu, persoalan dapat dinilai secara utuh.
Menurut keterangan awak media, permintaan konfirmasi melalui WhatsApp dan telepon belum memperoleh tanggapan. Pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Surabaya tetap berhak memberikan jawaban dan meluruskan informasi. Belum adanya tanggapan bukan bukti pelanggaran, tetapi keterbukaan sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang berimbang.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan sesuai tingkat persoalan dan ketentuan yang berlaku. Jika ada administrasi yang perlu diperbaiki, lakukan pembenahan. Jika hak tertentu belum dipenuhi, pastikan penyelesaiannya. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, teruskan melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang dan berbasis bukti.
Sebaliknya, jika dugaan yang beredar tidak terbukti, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara jelas. Langkah ini penting untuk melindungi nama baik pihak sekolah, tenaga pendidik, maupun individu yang disebut dalam keluhan. Pemberitaan yang bertanggung jawab harus memberi ruang bagi semua pihak dan tidak menjadikan dugaan sebagai vonis.
Masyarakat juga perlu mengetahui saluran pengaduan resmi apabila memiliki bukti atau pengalaman terkait persoalan tersebut. Setiap laporan sebaiknya disertai informasi yang dapat diverifikasi, seperti catatan transaksi, dokumen pembayaran, atau keterangan langsung. Identitas dan data pribadi anak harus tetap dilindungi agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan kerugian baru.
TK Seroja tidak boleh dibiarkan dikelilingi tanda tanya tanpa kejelasan. Pengelola sekolah perlu menjawab persoalan yang dipertanyakan, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus memastikan mekanisme pengawasan berjalan sesuai kewenangan. Orang tua membutuhkan kepastian, guru membutuhkan kejelasan hak, dan anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang aman serta layak.
FEBRINA KUSUMAWATI, JAWABAN KONKRET DIBUTUHKAN—BUKAN SEKADAR JANJI PENGAWASAN! Jika pengelolaan sudah sesuai aturan, tunjukkan hasil verifikasinya. Jika ada kekurangan, benahi. Jika pelanggaran terbukti, tindak lanjuti secara tegas berdasarkan hukum. Publik tidak menuntut penghakiman tanpa bukti; publik menuntut transparansi, pengawasan nyata, dan pertanggungjawaban yang bisa diuji. Sebab, ketika menyangkut pendidikan anak, diamnya informasi hanya memperpanjang tanda tanya—sementara kepastian adalah hal yang paling dibutuhkan.