WASP76NEWS.COM||Surabaya – Aroma arogansi kembali menyeruak dari tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Kepala Bidang Pengelolaan dan Penertiban Parkir, yang diduga menunjukkan sikap tidak profesional saat awak media mencoba meminta konfirmasi terkait insiden ricuh antara petugas Dishub dan anggota Aliansi Madura Indonesia (AMI).
Alih-alih memberikan penjelasan, pejabat tersebut justru membentak dan menolak diwawancarai, seolah alergi terhadap pertanyaan yang menjadi hak publik untuk mengetahui.
“Saya sudah bilang, jangan tanya-tanya terus soal itu! Urusannya belum tentu benar!” ujar sang pejabat dengan nada tinggi, sebagaimana disaksikan beberapa jurnalis di halaman kantor Dishub Surabaya, Selasa (14/10/2025) siang.
Sikap tersebut sontak memancing reaksi keras dari awak media yang menilai tindakan itu tidak mencerminkan etika komunikasi pejabat publik, terlebih dari instansi yang semestinya menjadi garda depan pelayanan masyarakat.
Enggan Transparan Soal Parkir Liar
Sebelumnya, sejumlah media berusaha mengonfirmasi kepada pihak Dishub mengenai dugaan praktik parkir liar di kawasan Grand City Surabaya, yang memicu keributan antara anggota AMI dan oknum petugas lapangan. Namun, upaya klarifikasi tersebut justru berujung pada tindakan tak pantas dari pejabat bersangkutan.
Beberapa jurnalis mengaku hanya menjalankan tugas sesuai prosedur, yakni meminta keterangan resmi guna memastikan keseimbangan berita. Namun, alih-alih memberi jawaban, pejabat tersebut malah menunjukkan ekspresi emosi dan nada mengancam.
“Kami datang dengan sopan, memperlihatkan identitas media, tapi malah dibentak. Ini bukan contoh pejabat publik yang profesional,” ujar salah satu jurnalis yang enggan disebut namanya.
Cermin Buram Pelayanan Publik
Perilaku pejabat Dishub tersebut menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap minimnya etika dan transparansi di sektor pengelolaan parkir Kota Surabaya.
Di lapangan, masih banyak ditemukan praktik pungutan liar dan juru parkir ilegal yang diduga beroperasi dengan “restu diam” dari oknum tertentu.
Padahal, Wali Kota Surabaya telah berulang kali menegaskan pentingnya profesionalitas dan keterbukaan informasi publik, terutama dalam menangani keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti parkir, transportasi, dan retribusi daerah.
Desakan Evaluasi dan Etika Aparatur
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, turut menyoroti kejadian ini. Menurutnya, sikap membentak awak media adalah bentuk arogansi yang tidak bisa ditoleransi.
“Media itu pilar demokrasi. Kalau pejabat publik alergi terhadap wartawan, artinya dia takut terbuka. Ini harus jadi perhatian serius Wali Kota dan Inspektorat,” tegas Baihaki.
Beberapa aktivis antikorupsi juga mendesak agar Inspektorat Kota Surabaya segera melakukan evaluasi terhadap perilaku pejabat tersebut, termasuk memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara).
> “Perilaku semacam itu mencederai citra Pemkot Surabaya. Pejabat publik digaji oleh rakyat, bukan untuk membentak rakyat atau wartawan,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Surabaya.
Menanti Sikap Tegas Pemkot
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dishub belum memberikan keterangan resmi maupun permintaan maaf atas insiden tersebut. Sementara itu, sejumlah organisasi jurnalis di Surabaya dikabarkan tengah menyiapkan laporan etik ke Komisi Informasi Publik dan Dewan Pers jika perilaku serupa terulang.
Bagi masyarakat Surabaya, insiden ini menjadi cermin buram dari birokrasi yang seharusnya melayani dengan senyum, bukan meninggi suara.
Dan bagi dunia jurnalistik, peristiwa ini kembali menegaskan satu hal penting: bahwa kebebasan pers tidak boleh diredam oleh arogansi kekuasaan, sekecil apa pun bentuknya….bersambung
( Redaksi )